Kemenkop Terima UU Perkoperasian dibatalkan MK

Agen Bola
Kemenkop Terima UU Perkoperasian dibatalkan MK - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menyatakan pihaknya menerima keputusan dibatalkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

MK adalah lembaga tinggi negara yang berwenang atas hal ini, kita semua menerima," kata Agus Muharram di Jakarta, Rabu.

MK pada Rabu (27/5) menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan menyatakan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

Namun, Agus Muharram mengingatkan gerakan koperasi atas konsekuensi logis yang timbul akibat pembatalan UU Perkoperasian tersebut.

Kita harus menerima konsekuensi pertama Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bukan lagi oleh Menteri Koperasi dan UKM. Jadi gerakan koperasi harus siap diawasi oleh OJK.

Menurut dia OJK memiliki standar keuangan yang jelas berbeda dengan standar koperasi, bahkan menurut dia bukan tidak mungkin sistem perbankan akan diberlakukan pada koperasi.

Konsekuensi kedua, kata Agus, sudah tidak ada peluang bagi pemerintah maupun gerakan koperasi untuk membentuk lembaga penjamin simpanan, sehingga koperasi harus menjamin sendiri simpanan anggotanya.

Konsekuensi lainnya, lanjut Agus, koperasi tidak bisa mengangkat pengurus dari kalangan profesional non-anggota karena UU Nomor 25 tahun 1992 tidak memungkinkan hal itu dilakukan.

Padahal, di era pasar bebas khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional di bidangnya agar bisa memenangkan persiangan.

Agus mencontohkan koperasi tidak dimungkinkan untuk merekrut negosiator profesional untuk menegosiasi bisnis internasional.

"Jadi koperasi harus siap untuk anggotanya lebih profesional dalam menghadapi era pasar bebas karena tidak lagi dimungkinkan untuk merekrut non-anggota jadi pengurus. Koperasi harus siap," ujarnya.

Meski begitu, ia mengajak gerakan koperasi untuk menerima keputusan MK 
atas pembatalan tersebut.

Related : Kemenkop Terima UU Perkoperasian dibatalkan MK